JENIS PUNGUTAN YANG DIKATEGORIKAN PUNGLI DI SEKOLAH

Segenap karyawan dalam instansi apapun di pemerintahan sekarang sudah keluar Perpres untuk disikapi dan sampaikan ke jajaran ujung tombak dalam rangka untuk saling mengingatkan antar kita. Presiden telah menerbitkan ''Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar''. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni 1.Intelejen,
2.Pencegahan dan sosialisasi,
3.Penindakan
4.Yustisi.

SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut :
1) Pengendali/Penanggungjawab  :
     Menko Polhukam Wiranto.
2) Ketua Pelaksana :
     Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
3) Wakil Ketua Pelaksana I :
     Irjen Kemdagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
4) Wakil Ketua Pelaksana II :
     JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
5)  Anggota Satgas terdiri dari :
     Polri, KejaksaanAgung,Kemendagri,Kemenkumham,   
     PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :
* WEBSITE          : http://saberpungli.id
* SMS                   : 1193
* CALL CENTER : 193
Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

Jenis Pungli di sekolah yg dilaporkan satgas pungli

RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH

1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak           dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}

Komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.

Postede by : Iwan Saputra
kinirakyatbicara.blogspot.com

Diduga Mayjen TNI (purn) Moerwanto Suprapto Adalah Korban Kekejian Manusia Yang Tidak Memiliki Hati Nurani Keadilan

Jakarta - Mahasiswa dari berbagai kampus, elemen Pemuda, dan petani Serta DPW LAMPUNG yang tergabung dalam ARUN melakukan aksi penjagaan untuk menolak pengosongan Gedung Cawang Kencana pada hari Selasa (29/8). Hal itu karena proses eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Depsos/Kemensos adalah tindakan kriminalisasi atas dasar arogansi kekuasaan.

Ketua umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan SH MH, mengatakan, Tindakan yang dilakukan oleh Depsos untuk melakukan eksekusi pengosongan adalah bentuk tindakan yang arogan.

“Depsos tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi pengosongan gedung Cawang Kencana, karena Depsos tidak memiliki izin” kata Bob Hasan, SH MH, Di gedung Cawang Kencana, Jakarta, Selasa (29/8).

Selain itu, pria yang akrab di sapa bang Bob itu melanjutkan, ketua Yayasan Citra Handayani Utama, Mayjen TNI (purn) Moerwanto Suprapto, adalah korban kriminalisasi oknum Kemensos dan korban hasil rekayasa keji dari pada manusia zhalim.

“Hal yang menimpa Mayjen TNI (purn) Moerwanto Suprapto adalah korban kekejian manusia yang tidak memiliki hati nurani keadilan” lanjut Bob.

Dimana, bahwa keputusan Pidana terhadap Bapak Murwanto keputusan no 1504, mengandung amar putusan yaitu pengembalian berkas dokumen sebagai alat bukti yang telah mengalami sita pidana yaitu sertifikat hak pakai yayasan dikembalikan dari Penyidik ke Kemensos.

Itulah eksekusi yang sudah berjalan, tentang tanah dan bangunan yang semula SHP nya dirubah dari milik yayasan menjadi Kemensos dan dianggap eksekusi pemberian dan pengenbalian dari Kejaksaan negeri Jakarta Timur sebagai Eksekusi fisik dan bangunan

Mana ada keputusan Pidana itu dapat mengeksekusi hak Milik, sangsi pidana itu harus mengandung sanksi Hukum tahanan dan penyitaan harta termasuk tanah dan bangunan yg dilakukan oleh negara, bukan pengalihan hak milik.

Peralihan hak itu hanya berlaku pada putusan peradilan Perdata, yang kemudian putusan pengadilan itu akan mengandung eksekusi sebagaimana hasil dari putusan itu sehingga dapat dilakukan peralihan berdasarkan putusan Pengadilan, putusan pengadilan inilah yg kemsos harus capai

Justru kami selaku kuasa hukum yayasan saat ini sedang menjalankan proses peradilan perdata dipengadilan negeri jakarta timur dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa gedung cawang kencana adalah milik Yayasan ( YCHU )

Oknum Kemsos saat ini telah menunjukkan perilaku “State Of Teror” yaitu negara menteror rakyatnya, telah melakukan proses penjajahan bentuk baru dan tidak mau tau dengan hukum dan hak-hak hukum.

Klient kami Yayasan akan angkat kaki secara disiplin bilamana mereka kemsos hargai hukum dan tegakkan hukum tentunya dengan putusan pengadilan, mereka mengambil paksa gedung cawang kencana dengan mengkriminalisasi bapak Murwanto dan dengan putusan Pidana itu, sekali lagi mana ada sih dalam hukum pidana salah satu pihak yang dapat mengeksekusi pihak lain , lucu dan menyebarkan opini bahwa yayasan telah mengapungkan aset negara, keji fitnah ini. pungkas bang Bob

DPW ARUN LAMPUNG MENYIKAPI PEMBERITAAN KEPALA DAERAH

Mesuji, Lampung , Kehadiran Dewan Pimpinan Wilayah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara DPW (ARUN) Provinsi Lampung, lebih kepada mengakomodir Kepentingan Seluruh Masyarakat Lampung khususnya Petani di kabupaten Mesuji

Terkait pemberitaan Kepala Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Arun Provinsi Lampung Menyikapi seharusnya dan sepatutnya Kepala Daerah baik ditingkat kabupaten kota maupun Provinsi  saharus dan selayaknya Mengayomi dan Melayani masyarakat yang dipimpinnya

Implementasi Atau aksi nyata Advokasi Rakyat untuk Nusantara Lampung terhadap masyarakat adalah salah satunya tentang Doa bersama 17.17.17, penyerahan Hibah tanah dari yayasan kepada petani yang berdomisili di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten di gedung Cawang Kencana Jakarta dan Aksi Solidaritas di hadiri Petani Lampung, Kalimantan, bersama Petani desa Cilangkap Kecamatan Maja kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara

Dalam ranngkaian acara yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2017 pekan lalu.

 “DPW ARUN Lampung juga menghendaki anggota - anggotanya yang ada dilampung Khususnya yang berdomisili di register 45 Kabupaten Mesuji menjadi tanggung Jawab Kami sebagai DPW Arun Lampung untuk mengawal dan menagih janji pemerintah pusat dalam hal ini adalah MENDAGRI sesuai dengan sambutan yang disampaikan dalam acara SILATNAS ARUN di Ancol, tentang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Masyarakat yang  tinggal di wilayah Register 45, yang sampai saat  ini tidak memiliki identitas diri. Dalam acara tersebut mengatakan bahwa Masyarakat yang tidak memiliki Identitas khususnya di Register 45 kabupaten Mesuji menjadi hutang Negara” Kata Ketua dan Sekwil DPW ARUN Propinsi Lampung Firdaus Juliantara dan Yudi Falsah Alias Kowor saat kami temui di kantor DPP ARUN Cawang Kencana Jakarta.

Firdaus Juliantara Menambahkan “Selama ini Petani Lampung Khususnya yang berdomisili di Register 45 dengan jumlah Penduduk lebih dari 14 ribu Kepala Keluarga atau lebih kurang 50 ribu Jiwa di Kabupaten Mesuji Lampung tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang selalu dianggap membuat resah, Ketua DPW ARUN Lampung Menyikapi dengan tegas bahwa anggapan tersebut tidak Benar terbukti masyarakat yang berdomisili di register 45 kabupaten Mesuji yang juga sudah menjadi anggota Arun akan mengikuti kegiatan DPW Arun Lampung dalam Acara Penanaman Sejuta Pohon Di register 45 Kabupaten Mesuji” yang diwawancarai wakil ketua Bidang InfoKom DPW ARUN Lampung (Dedi Hamid)

Wasekwil dan Bendahara DPW ARUN Lampung (Iwan Saputra dan Toha Munawar) Menambahkan “Saat ini DPW Arun Lampung sedang Berkoordinasi dengan DPP Arun di Jakarta terkait Program Penanaman Sejuta Pohon di Kabupaten Mesuji yang akan diselenggarakan oleh DPW Arun Lampung dalam waktu dekat ini Bersama Anggota dan Petani di register 45 Yang agendanya akan dihadiri oleh Mentri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (Dedi)

DPW ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA DPW LAMPUNG MENERIMA SK DARI DPP DIJAKARTA

Mesuji, Lampung , kini rakyat bicara - Sekitar 250 warga Mesuji dan  DPW Provinsi Lampung menghadiri doa bersama untuk bangsa di Gedung Cawang Kencana, Jakarta yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Kamis.

Koordinator warga, Baidi alias Trubus dalam perjalanan ke Jakarta itu, mengabarkan mereka berangkat dengan menggunakan empat bus dari Mesuji, minggu lalu.

"Kami akan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan yang digelar DPP ARUN dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Puncaknya adalah penaikan bendera didesa cilangkap kecamatan maja kabupaten lebak.setelah usai pengibaran bendera didesa tersebut.dpp pusat, dpw lampung,dpw banten, dpw kalimantan selatan, masyakat mesuji lampung dan masyarakat cilangkap,melanjutkan kekecawang kencana  do'a bersama untuk bangsa 17.17.17 tepat pada pukul 17.00 WIB usai acara penurunan bendera di halaman Gedung Cawang Kencana, 

"Kami akan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan yang digelar DPP ARUN dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Puncaknya adalah doa bersama untuk bangsa 17.17.17 tepat pada pukul 17.00 WIB usai acara penurunan bendera di halaman Gedung Cawang Kencana, Jakarta yang akan dihadiri sekitar puluhan ribu orang dari 13 propinsi.

Doa bersama yang digelar Dewan pimpinan pusat (DPP). ARUN, selain ajang silaturahmi nasional bertujuan agar bangsa Indonesia selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari upaya segelintir oknum yang ingin mengubah Pancasila.

"Mereka yang berniat dan berupaya mengubah Pancasila pada sejatinya belum pernah mengamalkan dan menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh dan menjadikan celah objektif material perilaku-perilaku triaspolitika yang baik secara langsung penyerahan surat keputusan (SK)dan kartu anggota (KTA) Arun oleh seketaris jendral Dewan pinpinan pusat pirnando b.duling, kepada Ketua umum dewan pinpinan wilayah propinsi lampung (pirdaus juliantara) sekretaris wilayah (Rudy Kowor ),bendara (toha), wa. sekertaris wilayah internal (iwan saputra) didepan kantor Arun Dpp Jakarta yang  dihadiri sekitar puluhan ribu orang dari seluruh Indonesia,"

Doa bersama yang digelar DPP ARUN, kata dedi (ketua bidang infokom dpw lampung), selain ajang silaturahmi nasional bertujuan agar bangsa Indonesia selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari upaya segelintir oknum yang ingin mengubah Pancasila.

"Mereka yang berniat dan berupaya mengubah Pancasila pada sejatinya belum pernah mengamalkan dan menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh dan menjadikan celah objektif material perilaku-perilaku triaspolitika yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah melecehkan dan mengabaikan Pancasila," 

Selain itu, katanya lagi, agenda lain yang akan dibawa adalah memperjuangkan hak-hak warga Mesuji lampung khususnya yang bermukim di Register 45.

"Warga Register 45 Mesuji juga penduduk Indonesia yang memiliki hak untuk memperoleh identitas sebagaimana layaknya penduduk yang lain,"tutup Dedi.

Surat Untuk Bapak Presiden

Kepada Yth
Bapak Presiden jokowi
Di istana kepresidenan

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan tolong beri kami keadilan khususnya masyarakat mesuji krn sepertinya keadilan dan kebenaran ditanah mesuji yang kami cintai ini sudah tidak berlaku lagi banyak penyimpangan dan ketidak benaran meraja lela sehingga kami tidak bisa menahan lagi dan memaksa kami harus untuk tidak diam lagi dan memilih untuk menyampaikan kelukesah kami langsung ke bapak presiden republik indonesia

Demikian harapan ini kami sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Mesuji, 19 juni 2017
Hormat saya

IWAN SAPUTRA
PRIBUMI MESUJI

Bank BNI Kini Hadir Dimesuji

Kini Hadir BNI PANDAI sahabat MASYARAKAT di Kabupaten Mesuji. Produk tabungan BNI dengan keunggulan
1. Free admin bulanan,
2. Aktivasi sms banking,
3. Bebas nabung berapapun,
4. Dapat keuntungan,
5. Bisa nabung pagi, siang, sore ataupun malam.
6. Dan mendapatkan Kartu Komunitas Telkomsel yang di gratiskan nelpon 24 jam hanya di kenahkan Abudemen 10 rb/Bln selama lamanya..

Keunggulan Lainnya

-BNI tidak dikenakan Pajak
-Transfer Sesama BNI Gratis
-Saldo dapat ditarik sampai dangan Nol Rupiah
-Penarikan tidak dikenakan Biaya
-Bebas Biaya Administrasi Bulanan
-BNI melayani Dengan Bunga Rendah
-Mendapatkan Bunga Untuk tabungan Mulai Rp1.-.
-Bebas Biaya untuk setoran tunai.transfer   masuk,pemindah bukuan dan penutupan rekening
-Maksimal penarikan dana tabungan sebesar Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun.

CALL CENTRE : 082175271818
AGEN BNI 46  MESUJI
Jl. Jendral Sudirman Jalur Alun Alun Kec. Simpang Pematang

Layanan masyarakat pembukaan rekening BNI 46 Berdasarkan wilayah kecamatan se Kabupaten Mesuji :

Kepala Cabang
Firdaus Julyan No Hp 082175271818

Koordinator Supervisor
Toha Munawar No Hp 085379930931

Admin Kantor
Dian RS No Hp 08127355351

Kecamatan Way Serdang Supervisor :
Dedi Hamid No Hp 085377905086
Lia amelia No Hp 085367252230

Kecamatan Simpang Pematang Supervisor :
Yudi Falsah No Hp 082175272016
Fauzi No Hp 081271887999

Kecamatan Panca Jaya Supervisor :
Imam Yulianto No Hp 085344390002

Kecamatan Tanjung Raya Supervisor :
Andriansyah No Hp 085217894596
Iwan Saputra No Hp 085382331551

Kecamatan Mesuji Supervisor :
Adi Chandra No Hp 082175269978

Kecamatan Mesuji Timur Supervisor :
Herlita No Hp 081271505842

Kecamatan Rawa Jitu Utara Supervisor :
Ahmadi No Hp 085269280487

Mustafa Calon Gubernur Lampung Datang Ke Mesuji

Gerakan Perubahan News :  Kita Butuh Gubernur yang Mampu Membina Kabupaten dan Kota: LAMPUNG, MESUJI (8 Mei): Terkait pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2018, Ketua Dewan Pembina NasDem Mesuji Khamamik menyatakan siap mendukung Partai NasDem untuk memenangkan Ketua DPW NasDem Lampung DR. Ir. Mustafa dalam pertarungan Pilgub Lampung 2018 mendatang.

Hal ini ditegaskan Khamamik dalam pelantikan ketua DPD NasDem Kabupaten Mesuji Fuad Amrullah yang juga Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Lapangan Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Minggu, (07/5).

Khamamik menuturkan saat ini Lampung sosok gubernur yang mampu membina pemerintahan kabupaten/kota yang dibawah naungannya. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pembinaan pemerintah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, idealnya pemprov dapat melakukan pembinaan kabupaten/kota yang ada.

“Hal ini mencakup berbagai hal. Pemprov harus bisa melakukan pembinaan kepada kabupaten kotanya, tidak membiarkan pemkab atau pemkot berjalan sendiri-sendiri. Pemprov seharusnya juga bisa menyerap segala keluhan-keluhan pemerintahan dibawahnya,” ungkapnya.

Dengan dideklarasikannya Mustafa sebagai Cagub 2018 mendatang, pihaknya siap mendukung penuh partai NasDem. Segala kebijakan dan strategi siap dijalankan untuk memenangkan bupati ronda tersebut. Kepengurusan NasDem di Mesuji, kata dia, sudah menyentuh ke tingkat desa-desa dengan total 105 desa dari 7 kecamatan.

Dengan sosok Mustafa yang dikenal humble atau merakyat, bupati terpilih Mesuji ini mengaku optimis Mustafa bisa memenangkan Pilgub 2018 mendatang. Dia berharap jika Mustafa terpilih nantinya bisa mengakomodir dan membina kabupaten/kota di Lampung dengan baik, dari segala aspek.

“Pak Mustafa adalah sosok yang merakyat bukam elitis. Beliau bergaul dengan siapapun, tidak hanya dengan kaum elit politik. Mudah-mudahan kesederhanaan ini dapat terjaga, hingga nanti jika beliau jadi gubernur Lampung,” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPW NasDem Lampung Mustafa menuturkan, maju Pilgub Lampung pihaknya akan mengusung program kampung entrepreneur creatif yang disingkat dengan KECE.

Program KECE ini penting digulirkan, karena kesejahteraan masyarakat lahir jika ada banyak entrepreneur-entreprenur yang nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui program KECE, Ia akan memberikan pelatihan entrepeneur kepada 1 juta pemuda di Lampung.

“Mari kita wujudkan Lampung yang lebih baik dengan melahirkan pengusaha-pengusaha sukses di kalangan pemuda. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Mari kita bergerak, kita ubah wajah Lampung lebih baik lagi. Dengan dilantiknya Pak Fuad Amrullah dan ketokohan Pak Khamamik, mudah-mudahan Partai NasDem bisa lebih menunjukan peran terbaiknya bagi masyarakat Mesuji,” pungkasnya.

Pelantikan DPD NasDem Mesuji dihadiri Korwil NasDem Lampung Taufik Basari, pengurus DPD kabupaten/kota se-Lampung, ribuan kader dan simpatisan NasDem. Pelantikan diiringi dengan pemukulan ribuan kentongan oleh para kader.(*)